𝐌𝐞𝐤𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐒𝐢𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐤𝐥𝐚𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩 𝐓𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧, 𝐏𝐞𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐒𝐢𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐔𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩 𝐑𝐚𝐬𝐚 𝐊𝐞𝐜𝐞𝐰𝐚 𝐏𝐚𝐝𝐚 𝐊𝐏𝐔

Lingkar Studi Pers, Bogor (13/6) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas Djuanda Bogor (UNIDA) menggelar sidang aklamasi yang dianggap kontroversial di Gedung BYC Hall UNIDA pada Selasa, 11 Juni 2024. keputusan untuk mengadakan sidang aklamasi ini menuai berbagai reaksi dari para peserta.

Banyak peserta sidang merasa kecewa terhadap mekanisme sidang yang dianggap tidak terbuka. Mereka berpendapat bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui tentang sidang aklamasi ini. Diki Ramdani, Ketua BEM Fakultas Pertanian UNIDA, mengungkapkan kekecewaannya. "KPU seharusnya lebih transparan. Meskipun hanya ada satu calon, saya berpendapat bahwa sosialisasi dan kegiatan terkait tetap perlu dilakukan. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan pemimpin yang bisa menampung aspirasi dari setiap fakultas. Terlebih lagi, dalam poin kedua visi misinya, Ruben menyebutkan soal aspirasi, sehingga saya merasa sedikit kecewa dengan KPU ini. Kekecewaan saya terhadap KPU terkait dengan dua hal: kurangnya keterbukaan dan proses yang terlalu cepat. Seharusnya, prosedurnya lebih dijalankan dengan baik, walaupun hanya ada satu calon, waktu pendaftarannya seharusnya lebih lama dibuka," ujarnya dengan nada kecewa.

Di lain pihak, Ketua KPU, Dede Sultan, berargumen bahwa sidang aklamasi hanya dihadiri oleh ketua organisasi mahasiswa (ORMAWA) karena proses demokrasi dijalankan melalui wakil atau ketua BEM yang mewakili pilihan mereka. "Mengapa sidang ini tidak mengundang seluruh mahasiswa? Karena proses demokrasinya dijalankan melalui wakil atau ketua BEM yang mewakili pilihan mereka. Artinya, mereka memilih ketua BEM, DPM, atau UKM, dan lainnya berdasarkan pemilihan demokratis. Ketua yang dipilih dipercaya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi di forum. Alasan kita tidak melakukan hal tersebut adalah, pertama, karena demokrasi sudah diwakili oleh para ketua yang dipilih. Kedua, kita tidak memiliki tempat yang cukup untuk menampung seluruh mahasiswa, dan jumlah anggota KPU juga sedikit, sehingga sulit untuk mengakomodasi kehadiran semua mahasiswa," jelasnya.

Meskipun demikian, banyak mahasiswa menyatakan ketidakpuasan terhadap sidang aklamasi yang dirasa tertutup ini, menunjukkan adanya kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme pemilihan dalam organisasi tersebut. Beberapa peserta berharap bahwa di masa mendatang, proses pemilihan dapat lebih melibatkan seluruh mahasiswa.

Muhamad Fazrah, Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi (HIMAKOM) UNIDA, menegaskan, "Ini merupakan salah satu ketidakdisiplinan dalam agenda sidang. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kita ke depan sebagai regenerasi dari organisasi mahasiswa yang ada sekarang. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang di masa mendatang," ujarnya.

Penulis: Rami, Aisyah dan Fatimah

Editor: Denta Rizkiani Oktavia